PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pusat dan Daerah Regional Kalimantan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (14/10/2026) siang.
Rapat koordinasi yang berlangsung pukul 13.00 hingga 15.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah serta Kepala Badan Kesbangpol dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan.
Pelaksanaan rakor ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan. Melalui pertemuan ini, pemerintah memetakan perkembangan perekonomian daerah, mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada, sekaligus menyelaraskan langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ekonomi nasional maupun daerah.
Secara khusus, rakor ini bertujuan memantau perkembangan ekonomi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta mengurai kendala perlambatan ekonomi di sejumlah kawasan. Kementerian Dalam Negeri bersama BPS, Bappenas, dan pemerintah daerah berkomitmen mendorong penyusunan langkah konkret yang terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan karakteristik potensi masing-masing daerah. Efektivitas evaluasi kebijakan juga terus ditingkatkan melalui pemutakhiran data, penetapan target, dan pelaporan tindak lanjut secara berkala.
Dalam pemaparan rapat, terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 4,10 persen secara tahunan. Meski demikian, capaian di tingkat kabupaten/kota masih menunjukkan ketimpangan. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, struktur perekonomian masih ditopang kuat oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta industri pengolahan. Kota Palangka Raya mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 5,67 persen pada Triwulan II 2026, sementara beberapa daerah seperti Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya masih mengalami perlambatan hingga pertumbuhan negatif yang memerlukan penanganan khusus.
Selain dinamika capaian angka, rakor juga menyoroti pentingnya pembenahan data historis PDRB dan pemutakhiran target pada portal pemantauan yang selama ini kerap menjadi kendala teknis. Melalui sinergi yang makin solid antara Bakesbangpol, BPS, dan Bappenas, hasil rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi pemerintah daerah untuk mendeteksi hambatan ekonomi lebih dini serta menghadirkan kebijakan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (Lerry)
