Dokumen Tersedia-Setiap-Saat

Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah

Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu dirumuskan kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;

Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan.

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN