Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika sosial politik yang berkembang di Kalimantan Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, pada Rabu (30/4/2025). Rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan, Katma F. Dirun, ini melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, OPD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng melalui zoom meeting.
Agenda utama rapat tidak hanya semata-mata membahas kesiapan menjelang Hari Buruh Internasional (May Day), melainkan juga menyoroti berbagai isu strategis yang berpotensi memicu konflik sosial di daerah. Diantaranya adalah sengketa lahan adat, dugaan pelanggaran HAM dalam skema plasma sawit, ketimpangan pelaksanaan CSR perusahaan, serta meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang berpotensi tumpang tindih fungsi dan memicu keresahan sosial.
Dalam arahannya, Katma menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Ditjen Polpum Kemendagri RI. Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan respon cepat terhadap isu-isu seperti kecemburuan sosial akibat ketimpangan tenaga kerja lokal dan luar, serta dugaan penyebaran paham menyimpang oleh kelompok-kelompok tertentu. "Jangan sampai persoalan kecil membesar karena kita lalai mengantisipasi,” ujar Katma.
Lebih lanjut, Katma F. Dirun berharap agar pertemuan ini tidak hanya bersifat seremonial. Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif membangun mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan. "Stabilitas daerah adalah tanggung jawab bersama. Kita harus satu langkah lebih maju dari potensi gangguan," tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM lokal sebagai solusi jangka panjang terhadap kecemburuan sosial, sekaligus bentuk kemandirian daerah dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan. Kesbangpol, kata Katma, akan terus menjadi penghubung lintas instansi dalam menjaga harmoni dan ketahanan nasional di wilayah Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, Dir. Intelkam Polda Kalteng, AKBP Adyansah, dalam kesempatan itu menyebut bahwa wilayah Kalteng memiliki karakteristik tersendiri yang menuntut sinergi lintas sektor. Ia menyebut rasio aparat dan masyarakat yang tidak seimbang sebagai tantangan tersendiri, disamping perlunya pengawasan terhadap eks napiter, ormas terlarang, dan potensi konflik agraria.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Kalteng, Baru I. Sangkai memastikan bahwa pengamanan aksi massa bukan semata tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan puluhan personel untuk menjaga ketertiban di titik-titik rawan, termasuk saat demonstrasi mahasiswa yang dijadwalkan digelar di depan Kantor Gubernur.
