PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat. Hal ini ditegaskan saat Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Bapak Muhamad Rus'an, S.Hut., M.Si., didampingi Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Ibu Feni Catriani, S.H., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (17/06/2026).
Rakor yang diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol seluruh Indonesia ini membahas agenda penting mengenai Update Isu Menonjol dan Mitigasi Gejolak Sosial Politik di Daerah. Dalam arahannya, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si., menyoroti sejumlah tantangan strategis nasional saat ini. Mulai dari dinamika ekonomi global seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga BBM, hingga isu sosial-politik yang berkembang di media sosial dan aksi unjuk rasa di beberapa wilayah.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemendagri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tim Kewaspadaan Dini, dan Komite Intelijen Daerah (Kominda). Pendekatan persuasif dan dialogis dengan elemen mahasiswa serta masyarakat menjadi kunci utama dalam meredam potensi konflik.
Dalam sesi diskusi, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Muhamad Rus'an, menyampaikan bahwa situasi keamanan di wilayah Kalimantan Tengah secara umum berada dalam kondisi yang aman dan kondusif. Meski terdapat dinamika lokal seperti aspirasi terkait konflik lahan atau persoalan hukum, Pemprov Kalteng terus bergerak aktif melakukan pengawasan. Merespons perkembangan isu nasional, Kesbangpol Kalteng bergerak cepat dengan menjadwalkan Rapat Kominda Provinsi Kalteng pada Kamis, 18 Juni 2026, untuk memetakan langkah mitigasi kerawanan secara konkret.
"Kami di Kalimantan Tengah tetap berkomitmen penuh untuk selalu berkoordinasi, melakukan deteksi dini, dan mengantisipasi segala dampak dari isu nasional agar tidak mengganggu ketertiban umum di daerah," ujar Muhamad Rus'an.
Selain langkah taktis di lapangan, Kesbangpol Kalteng juga terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta forum-forum kemitraan seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), dan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan). Langkah ini diambil untuk menyebarkan narasi yang sejuk, damai, dan rasional di tengah masyarakat.
Melalui rakor ini, seluruh jajaran Kesbangpol diingatkan kembali bahwa menjaga kewaspadaan nasional adalah amanah bersama untuk melindungi bangsa dari perpecahan, sekaligus menjamin roda pemerintahan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan tenang dan nyaman. (Lerry)
