Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen untuk terus mengawal dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan sosial yang terjadi di daerah. Komitmen ini diwujudkan dengan memfasilitasi pertemuan pramediasi, koordinasi, dan pendalaman masalah terkait pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai konflik antara warga dan perusahaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Pertemuan penting tersebut dilangsungkan di Aula Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dan dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Dr. Ir. H. Mokhamad Hilman, S.T., M.T., yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi. Turut hadir dalam forum tersebut jajaran Komisioner Komnas HAM serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Kehadiran berbagai pihak terkait dalam satu meja perundingan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons setiap aspirasi dan aduan masyarakat secara objektif dan transparan. Melalui kegiatan pramediasi ini, diharapkan terbangun komunikasi yang konstruktif antara masyarakat, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah, sehingga akar permasalahan dapat diidentifikasi secara mendalam.
Dalam arahannya, Plt. Kaban Kesbangpol Prov. Kalteng menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan persuasif dalam menyelesaikan setiap sengketa agraria maupun sosial di lapangan. Pemerintah Provinsi senantiasa siap bersinergi dengan Komnas HAM dan pemerintah kabupaten untuk memastikan terciptanya iklim investasi yang kondusif, tanpa mengabaikan hak-hak serta kepentingan masyarakat sekitar.
Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya preventif dan solutif yang berkelanjutan. Diharapkan dari pertemuan ini lahir titik temu dan rekomendasi yang adil bagi semua pihak, sehingga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat senantiasa terjaga dengan baik. (Lerry)
