PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemajuan hak asasi manusia di daerah. Perwakilan Bidang Ekososbud dan Bidang Wasnas Kesbangpol Prov. Kalteng hadir secara aktif mengikuti kegiatan Rapat Pendampingan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Wilayah, Rabu (4/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng ini diikuti secara hybrid dari Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng Jalan Adonis Samad, Palangka Raya.
Rapat strategis ini menghadirkan berbagai instansi terkait, mulai dari Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalteng, jajaran perangkat daerah teknis, instansi vertikal, hingga perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang solid dalam menyamakan persepsi menghadapi masa transisi pelaporan RANHAM periode mendatang.
Dalam sesi pemaparan, terungkap bahwa pelaporan RANHAM tahun 2026 difokuskan pada persiapan administratif tanpa pembobotan nilai, mengingat Perpres RANHAM Generasi 6 (2026–2030) saat ini masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Sekretariat Negara. Meski demikian, tahapan ini sangat krusial sebagai fondasi awal perencanaan lima tahun ke depan. Fokus utama daerah pada periode pelaporan B12 diarahkan pada pemenuhan dua dokumen pendukung utama, yakni draf SK Pembentukan Panitia Daerah Ranham serta dokumen pemetaan perencanaan penganggaran daerah seperti RKPD atau RPJMD.
Sebagai bagian dari Panitia Daerah Ranham, Badan Kesbangpol Prov. Kalteng memiliki peran strategis yang bersentuhan langsung dengan pilar-pilar penting hak asasi manusia. Kesbangpol secara resmi dilibatkan untuk memfasilitasi dan memayungi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat daerah. Dalam Pilar Hak Sipil dan Politik, Kesbangpol bertanggung jawab melaporkan program edukasi serta penguatan literasi politik bagi pemilih pemula dan kelompok rentan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Sementara itu, pada Pilar Penghapusan Diskriminasi Rasial, Kesbangpol aktif mengampu penyelenggaraan dialog serta mediasi lintas agama melalui FKUB guna merawat kerukunan. Di samping itu, Kesbangpol turut mengambil peran pendukung lintas OPD dalam pilar pengarusutamaan hak-hak perempuan serta kolaborasi pembinaan di desa migran bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Melalui keikutsertaan dalam pendampingan ini, Badan Kesbangpol Prov. Kalteng berharap seluruh data dukung administratif, penyusunan program kerja nyata, serta alokasi anggaran pada dokumen perencanaan daerah dapat dimatangkan sejak tahap awal. Sinergi yang kuat antar-perangkat daerah dan instansi vertikal di Kalimantan Tengah diyakini mampu memastikan pemenuhan data pelaporan melalui aplikasi SAPAHAM dapat berjalan lancar. Langkah strategis ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif masa transisi, tetapi juga menjadi komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia serta memperkokoh persatuan dan kerukunan di Bumi Tambun Bungai. (Lerry)
