PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen mendukung upaya pencegahan konflik serta penguatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Sussy Asty, S.Pd., M.A.P., dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Kampung REDAM yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah pada Kamis, 12 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, serta terhubung melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenham Kalteng, Septi Nurhayati. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi strategis yang turut melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi vertikal, mulai dari Biro Hukum Setda Kalteng, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satpol PP, hingga Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sesi pemaparan materi bertajuk kebijakan, mekanisme, dan verifikasi usulan penetapan Kampung REDAM yang disampaikan oleh perwakilan Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Taufik Hidayat, terungkap bahwa Kanwil Kementerian HAM telah mengusulkan empat wilayah di Kalimantan Tengah sebagai calon lokasi program. Keempat wilayah tersebut mencakup Desa Harara di Kabupaten Barito Timur, Desa Bangkal di Kabupaten Seruyan, Desa Sumber Makmur di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Kelurahan Madurejo di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Meski telah diusulkan, penetapan keempat wilayah tersebut tidak dilakukan secara otomatis berdasarkan berkas administratif semata, melainkan harus melalui proses verifikasi faktual yang mendalam oleh Kementerian HAM RI. Tahapan ini sangat krusial guna memastikan kesesuaian kondisi lapangan, riwayat serta potensi kerawanan konflik, kesiapan para pemangku kepentingan, hingga jaminan keberlanjutan program ke depannya.
Kehadiran Badan Kesbangpol dalam forum ini memiliki peran penting, mengingat esensi dari Kampung REDAM tidak hanya berfokus pada status wilayah, tetapi merupakan proses membangun masyarakat yang sadar HAM, tangguh dalam mencegah konflik, mampu melakukan rekonsiliasi, serta menjaga perdamaian secara berkelanjutan. Program yang direncanakan mulai berjalan penuh pada tahun 2027 ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.
Sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan program tersebut, saat ini proses pembentukan Tim Gugus Tugas Kampung REDAM tengah dimatangkan melalui penyusunan Surat Keputusan (SK). Nantinya, SK ini akan menjadi landasan resmi dalam menetapkan unsur-unsur yang terlibat beserta pembagian tugas dan peran masing-masing instansi, sehingga pelaksanaan Kampung REDAM di Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (Lerry)
