PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah turut berpartisipasi aktif dalam Rapat Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) Fase Kedua yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Kepala Badan Kesbangpol Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Indonesia ini menjadi langkah krusial dalam menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Periode 2026–2029.
Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri, Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa penyusunan RAD PE merupakan mandat penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki pedoman yang terarah dalam membentengi wilayahnya dari paham ekstremisme berbasis kekerasan. Mandat ini selaras dengan tugas kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum guna menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta menciptakan kondusivitas di tengah masyarakat.
Pada sesi pemaparan teknis, Direktur Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Otto Rahim Gading, menguraikan mekanisme serta strategi penyusunan dokumen RAD PE. Mengingat Perpres Nomor 8 Tahun 2026 telah ditetapkan pada 9 Februari 2026 lalu, pemerintah daerah memiliki tenggat waktu paling lambat satu tahun, yakni hingga Februari 2027, untuk merampungkan dokumen rencana aksi tersebut. Dalam prosesnya, Badan Kesbangpol berperan sebagai koordinator utama yang menggerakkan sinergi lintas sektor, mulai dari Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyusunan RAD PE mengacu pada sembilan tema pokok nasional, mulai dari ketahanan keluarga dan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, hingga literasi media dan sistem elektronik. Meski demikian, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk memetakan dan memilih program prioritas yang paling relevan dengan karakteristik serta kebutuhan wilayahnya masing-masing. Program-program pencegahan yang sudah berjalan di berbagai OPD nantinya akan diinventarisasi dan diintegrasikan ke dalam satu matriks rencana aksi yang terukur untuk periode 2026–2029.
Urgensi percepatan penyusunan RAD PE ini juga didasari oleh dinamika ancaman ekstremisme yang kian kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Data dari Densus 88 menunjukkan bahwa ancaman paparan paham radikal kini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan generasi muda melalui ruang digital dan komunitas kejahatan siber. Meski Indonesia berhasil mencatatkan nihil serangan terorisme selama tiga tahun terakhir, kewaspadaan tidak boleh mengendur dan harus terus diperkuat melalui pendekatan preventif, deteksi dini, serta penguatan literasi digital masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam asistensi ini, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk segera mengakselerasi tahapan pembentukan tim penyusun hingga pemetaan isu strategis di daerah. Dengan kolaborasi yang solid antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, dokumen RAD PE Kalimantan Tengah diharapkan dapat rampung tepat waktu dan menjadi instrumen efektif dalam menjaga Bumi Tambun Bungai tetap aman, damai, dan harmonis. (Lerry)









