PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penguatan Demokrasi Tingkat Provinsi, Kamis (25/6/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri RI ini diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Viccon Badan Kesbangpol Kalteng.
Hadir langsung memimpin jalannya kegiatan di tingkat daerah, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Bapak Muhamad Rus'an, S.Hut., M.Si., didampingi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Bapak Mulyo Suharto, serta jajaran staf teknis terkait.
Rakornas kali ini berfokus pada strategi penguatan demokrasi daerah menggunakan tolok ukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Berbagai pemateri dari Kemenko Polkam, Kementerian PPN/Bappenas, BPS RI, hingga praktik baik (best practice) dari Kesbangpol Jawa Barat turut membedah bagaimana hasil IDI tahun 2025 dapat dikonversi menjadi kebijakan nyata di daerah.
Ada lima poin rekomendasi utama yang dihasilkan dalam pertemuan nasional ini untuk diimplementasikan oleh pemerintah provinsi:
1.Penyusunan RAD Berbasis Data: Menyusun rencana aksi dengan memprioritaskan indikator demokrasi yang dinilai masih rendah atau mengalami penurunan.
2.Penguatan Pokja IDI: Mengoptimalkan kelembagaan kelompok kerja (Pokja) di tingkat provinsi lewat peningkatan kapasitas anggota dan kolaborasi lintas sektor.
3.Integrasi Anggaran: Memasukkan program perencanaan resmi daerah mulai dari RPJMD RKPD hingga APBD RKPD
4. Sinergi Pentahelix: Membangun kemitraan erat antara pemerintah akademisi media instansi vertikal dan organisasi masyarakat sipil.
5. Digitalisasi Monitoring: Memanfaatkan platform SIMPOLDAGRI sebagai kanal pusat pengelolaan data dan evaluasi kebijakan politik yang terintegrasi.
Dengan keikutsertaan ini Badan Kesbangpol Prov. Kalteng berkomitmen penuh untuk menyelaraskan arah kebijakan demokrasi di Bumi Tambun Bungai agar semakin inklusif transparan dan mampu menjaga stabilitas politik demi kelancaran pembangunan nasional.
