PALANGKA RAYA – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis pada penghormatan hak asasi, jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah turut serta dalam kegiatan "Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)" yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid berpusat di Borneo Meeting Room, Alltrue Hotel Palangka Raya, dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Pemerintah Kota Palangka Raya.
ASN Profesional: BerAKHLAK dan Berkapasitas HAM
Acara dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Linae Victoria Aden. Dalam materi kuncinya, beliau menekankan bahwa sosok ASN yang profesional bukan hanya mereka yang cakap secara teknis, namun juga yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK serta memiliki kapasitas pemahaman HAM yang mumpuni dalam setiap tindakan dinasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalteng, Ibu Krisriana Meinalita Samosir, dalam sambutannya menekankan pentingnya internalisasi nilai HAM agar aparatur negara mampu menjadi pelindung hak-hak masyarakat secara konsisten.
Perspektif Luas: Dari Tata Kelola hingga Peran Keluarga
Para peserta, termasuk delegasi dari Badan Kesbangpol Kalteng, mendapatkan wawasan mendalam dari narasumber ahli:
Ibu Yenny AS (FH Universitas Panca Bhakti Pontianak): Mengulas pengarusutamaan HAM dalam tata kelola pemerintahan daerah dari kacamata hukum dan kewajiban negara.
Ibu Rini Setiawati (TP PKK Provinsi Kalimantan Barat): Memaparkan peran strategis ASN dan PKK dalam membangun budaya HAM yang inklusif mulai dari lingkup keluarga.
Komitmen Kesbangpol untuk Pelayanan Non-Diskriminatif
Keikutsertaan Badan Kesbangpol Kalteng dalam kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Fokus utamanya adalah meningkatkan keterampilan aparatur agar mampu mengintegrasikan nilai keadilan dalam pelayanan publik.
“Penguatan ini sangat penting bagi kami di Kesbangpol untuk menumbuhkan kepekaan terhadap isu-isu sosial serta menghindari praktik yang berpotensi melanggar hak warga negara. Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif,” ungkap perwakilan humas di sela kegiatan.
Melalui sinergi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Bumi Tambun Bungai semakin berorientasi pada penghormatan martabat manusia, demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. (Lerry)
