PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sistem pertahanan negara. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Plt. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Muhamad Rus'an, S.Hut., M.Si., bersama Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Feni Catriani, S.H., dalam agenda Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung hangat dan interaktif ini digelar di Balai Berkah Makodam XXII/Tambun Bungai, Palangka Raya, pada Rabu (22/7/2026) pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.
Acara diawali dengan sambutan hangat dari Pangdam XXII/TB, Mayjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan bangsa. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kapuskomcad Kemhan RI, Brigjen TNI Hengki Yudha Setiawan, S.I.P.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin oleh Kabid Rendiatuk Puskomcad Bacadnas Kemhan, Kolonel Kav Dr. Susanto, S.IP., M.AP., bersama Letkol Laut (P) Arif Sugianto dan Letda Czi Sadiyana, memaparkan secara komprehensif mengenai urgensi penerapan UU PSDN di daerah.
Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman terhadap keamanan negara. Melalui pemaparan materi yang persuasif, Tim Kemhan RI tidak hanya mendorong tumbuhnya rasa cinta tanah air dan semangat bela negara di kalangan generasi muda, tetapi juga meluruskan pemahaman publik mengenai Komponen Cadangan (Komcad).
Dijelaskan bahwa pembentukan Komcad merupakan bentuk pengabdian kepada negara yang dilakukan secara sukarela sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup kejelasan hak, kewajiban, hingga tahapan pembentukannya.
Kehadiran jajaran Badan Kesbangpol Prov. Kalteng dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Kemhan RI, khususnya dalam mengedukasi masyarakat Kalteng terkait kesadaran bela negara dan pengelolaan potensi sumber daya daerah untuk pertahanan negara. (Lerry)
