Mamuju - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 bertempat di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis (16/01/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Badan Kesbangpol dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Plh. Sesditjen Polpum Kemendagri RI, Ispahan Setiadi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan utama Rakornas ini adalah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi indikator kinerja dalam pelaksanaan program bidang politik dan pemerintahan umum, terutama dalam mendukung visi Indonesia 2045,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Polpum Kemendagri RI yang juga menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan memilih Sulawesi Barat sebagai tuan rumah Rakornas. “Kami merasa terhormat dengan pelaksanaan kegiatan ini di Mamuju. Selain sebagai ajang koordinasi nasional, acara ini juga memberikan dampak positif untuk memperkenalkan Sulawesi Barat di tingkat nasional,” tutur Bahtiar.
Bahtiar juga memaparkan sejumlah program pembangunan strategis yang tengah dijalankan di Sulawesi Barat, termasuk kontribusi provinsi ini dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, Sulawesi Barat memiliki banyak potensi yang bisa mendukung pembangunan IKN, seperti sumber daya alam, infrastruktur yang terus berkembang, serta keramahtamahan masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam sambutannya saat membuka secara resmi kegiatan Rakornas ini menyampaikan pesan yang kuat terkait arahan Presiden Prabowo untuk membangun birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan solid dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Dalam pidatonya, Bima menekankan pentingnya "The Magic of Team Work" sebagai kunci keberhasilan gagasan besar dan target ambisius pemerintah. Sinkronisasi antara pusat dan daerah, stabilitas politik, serta kolaborasi yang kuat menjadi fondasi utama untuk mencapai visi tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, yang dinilai kompleks dan memerlukan koordinasi yang sangat matang. Ia menegaskan bahwa keserentakan tersebut bukan hanya soal teknis, tetapi juga berdampak pada stabilitas politik dan sosial yang harus dijaga dengan baik. Dalam hal ini, peran strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama, terutama di tengah meningkatnya dinamika sosial-politik jelang pesta demokrasi. Bima menekankan bahwa menjaga kerukunan adalah kunci utama untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar tanpa gesekan yang dapat memicu konflik.
Selain itu, ia mengapresiasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang terus berfokus pada upaya penanganan konflik sosial di daerah. Bima Arya mendorong Kesbangpol untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi konflik dan meningkatkan upaya mediasi, baik melalui pendekatan dialogis maupun pemanfaatan data strategis. Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam menciptakan suasana kondusif, sehingga agenda nasional, termasuk Pemilu dan Pilkada, dapat terlaksana dengan aman dan sukses. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat adalah jawaban atas tantangan besar ini, sekaligus kunci untuk menjaga Indonesia tetap harmonis dan solid.
Lisamson, Perencana Ahli Muda Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, yang turut hadir dalam Rakornas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Rakornas ini memberikan ruang diskusi yang sangat strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan program kerja. Sebagai bagian dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, kami berkomitmen mendukung implementasi kebijakan nasional, termasuk dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun memberikan tanggapan positif atas terselenggaranya Rakornas tersebut. “Kami menyambut baik Rakornas ini karena menjadi forum yang penting untuk menyelaraskan visi dan langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh mendukung Asta Cita sebagai pilar utama dalam perjalanan Indonesia menuju 2045,” ungkapnya.
Katma F. Dirun juga menyoroti peran strategis Kesbangpol Provinsi Kalteng dalam mendukung Asta Cita, mulai dari penguatan wawasan kebangsaan, pengelolaan potensi konflik, hingga peningkatan kesadaran politik masyarakat. “Kami terus berupaya meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk memastikan setiap program kerja dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, Kesbangpol Kalteng juga akan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pembangunan sumber daya manusia, serta pengelolaan isu strategis seperti dukungan terhadap pembangunan IKN yang turut melibatkan wilayah Kalimantan sebagai kawasan penyangga. “Kami percaya, dengan kolaborasi yang erat, kita semua dapat mencapai cita-cita besar untuk Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera,” tutup Katma.(FR/Foto:MediaKesbang)
