SEJARAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dulunya adalah Direktorat  Jendral Sosial politik, markas wilayah pertahanan sipil (HANSIP) dan satuan polisi pamong praja (SATPOL PP). Kemudian pada tahun 2000 ketiga lembaga tersebut digabung menjadi 1 (satu) badan berdasarkan peraturan daerah No. 9 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknisi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Perlindungan Masyarakat, kesatuan bangsa dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Kalimantan Tengah disingkat menjadi Badan Kesbanglinmas Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Tahun 2008 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan perubahan nomenklutur sehingga berubah nama menjadi Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat disingkat menjadi Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 18 april 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kalimantan Tengah dan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 566 Tahun 2008 tanggal 13 September 2008 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.